Senin, 28 Januari 2013

Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik


Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik

TEORI PERS
1.      Teori Pers OTORITARIAN
Ø  Otoritarian > kekuasaan yang mutlak/otoriter.
Ø  Falsafahnya> pers menjadi kekuasaan mutlak kerajaan/pemerintah berkuasa untuk mendukung kebijakannya.
Ø  Fungsinya> untuk mengabdi pada kepentingan kerajaan/negara.
Ø  Yang berhak menggunakan pers adalah kerajaan/pemerintah.
Ø  Negara berhak melakukan campur tangan pada pers
Ø  Jadi, pers merupakan otoritas penuh negara/kerajaan, dan pers menjadi pelayan penguasa.
Ø  Prinsipnya: 1. Media selamanya tunduk pada penguasa, 2. Sensor dibenarkan, 3. Wartawan tidak memiliki kebebasan, 4. Kecaman terhadap penguasa dan penyimpangan kebijakannya tidak dapat di terima.
 
2.      Teori Pers LIBERTARIAN (liberty=bebas)
Ø  Bertolak belakang dengan pers otoritarian.
Ø  Menghargai sepenuhnya individu secara bebas.
Ø  Campur tangan negara di anggap menindas kebebasan pers.
Ø  Negara tidak berhak mengontrol kehidupan pers, justru pers menjadi kontrol sosial.
TUGASnya :
·         Melayani kebutuhan ekonomi (iklan)
·         Melayani kehidupan politik
·         Mencari keuntungan ( u/ kelangsungan hidupnya)
·         Menjaga hak warga negara (kontrol sosial)
·         Memberi hiburan.
Ciri-cirinya
v  Publikasi bebas dari penyensoran
v  Tidak memerlukan ijin penerbitan dan pendistribusian.
v  Kecaman terhadap pejabat, parpol, tidak di pidana.
v  Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal.
v  Tidak ada batasan hukum dalam mencari berita.
v  Wartawan mempunyai otonomi profesional.

3.      Teori Pers TOTALITARIAN  (pers komunis)
Ø  Pers adalah alat pemerintah/partai yang berkuasa, untuk menyampaikan segala sesuatu kepada rakyat.
Ø  Pers di kontrol secara ketat oleh pemerintah dan dilarang melakukan kritik atas kebijakan/tindakan negara dengan sistem komunis, seperti Uni Soviet (RUSIA).
Ø  Pers dijadikan alat untuk kelangsungan kekuatan negara.
Ciri-Ciri Pers Totalitarian/Komunis
v  Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut.
v  Media tidak dimiliki secara pribadi
v  Masyarakat berhak melakukan sensor.
Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikelolah serta menguntungkan para elit partai, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai. (Karl Marx-Lenin).

4.      Teori Pers Social Responsibility / Pers TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Ø  NETRAL (otoritarian >< libertarian)
Ø  Kebebasan dan tanggung jawab sosial harus berjalan seimbang.
Ø  Kebebasan pers disertai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Ø  Bebas namun dilarang melanggar kepentingan orang lain dan HAM.
Ø  Hak orang lain dan masyarakat harus dihargai.
Ø  Setiap berita/tulisan yang diterbitkan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara jurnalistik, etika maupun hukum.
Ø  Kemerdekaan perlu dibatasi oleh dasar moral, etika, dan hati nurani insan pers.
Ø  Pers menjadi alat kontrol masyarakat, tapi masyarakat juga dapat mengontrol pers.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Ø  Kebebasan dalam mengemukaan pendapat (lisan dan tulisan) melalui media (cetak dan elektronik).
Ø  Ciri negara demokrasi memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Ø  Pers yang bebas adalah pers yang memiliki kemerdekaan pers.
Ø  Cirinya tidak dikendalikan oleh negara.
Ø  Negara tidak berhak turut campur dalam pemberitaan yang dikeluarkan pers.
Ø  Pers/wartawan mendapat perlindungan atas tugas, hak, dan kewajibannya dalam menjalani profesi tersebut.

Prinsip Kebebasan Pers (Pasal 4 UU No.40 Tahun 1999 )
§  Kebebasan pers dijamin sebagai hak warga negara
§  Pers nasional tidak dikenakan penyensoran/pelarangan penyiaran.
§  Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
§  Untuk mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

HAK TOLAK : hak wartawan karena profesi, untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.
Tujuannya : agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak dan menyebutkan informasi.
Hak ini dapat digunakan di pengadilan, jika diminta oleh pengadilan/untuk kepentingan hukum.

PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN, pasal 5 UU No 40 Tahun 1999.
1.    Pers nasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menggunakan norma, agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Tidak menghakimi, atau membuat kesimpulan mengenai kesalahan seseorang.
2.      Pers wajib melayani hak jawab.
Hak Jawab, hak seseorang/kelompok orang untuk memberikan tanggapan/sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.
3.      Pers wajib melayani hak koreksi
Hak Koreksi, hak setiap orang untuk mengoreksi/membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan pers.


KODE ETIK JURNALISTIK
Ø  Etik/etika = kebiasaan, moral = berhubungan dengan hal yang baik dan buruk mengenai tindakan manusia.
Ø  Etika merupakan pegangan bagi perilaku/cara bertindak manusia dalam kehidupan masyarakat.
Ø  Kode etik berisikan nilai moral yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam bersikap dan bertindak.
Ø  Kode Etik adalah norma/asas yang di terima oleh suatu kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku.
Ø  Kode etik profesi merupakan tatanan moral yang dibuat oleh kelompok profesi khusus bagi anggotanya sendiri.
Ø  Pelanggaran atas kode etik dikenai sanksi oleh oraganisasi profesi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, misal dicopot atau sampai dipidana di bawa ke hukum bila kasusnya berat. (di copot dulu dari profesi, selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib. Siswa misal dikluarkan dulu dari sekolah, baru di bawa ke kantor polisi).
Ø  Kode Etik berbeda dengan HUKUM, meskipun sama-sama mengatur dan menjadi pedoman.
Ciri dari Suatu Kode
a.    kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan sesuai aturan organisasi bukan dari pihak luar.
b.  Sanksi bagi yang melanggar bukan pidana, melainkan bersifat moral/mengikat secara moral para anggota kelompok tersebut.
c.      Daya jangkau suatu kode etik hanya berlaku pada anggota organisasi yang memiliki kode etik tersebut bukan pada organisasi.

Ø  Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan moral/etika profesi guna menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya hak masyarakat serta sebagai pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas para insan pers.
Ø  Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

*Resume dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar